Akhirnya, Buaya Pemangsa Para Wanita Itu Tertangkap

Seekor buaya sepanjang 5 meter berhasil ditangkap warga dan Polisi pada Minggu (19/4), di sungai Tojo. Saat ini, buaya tersebut diamankan di halaman Markas Polisi Sektor Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah.

Buaya itu ditangkap oleh warga karena selama hampir satu tahun ini meresahkan warga yang biasa mandi di sungai Tojo. “Buaya itu suka mengganggu orang mandi, terutama wanita,” ujar Imran warga Tojo.

Beberapa wanita yang tengah mandi disungai sering menjadi sasaran amuk buaya. Salah satunya adalah Miniarti ibu 40 tahun. Ia mengatakan, ketika sedang mandi tiba-tiba bagian (maaf: pantat) digigit buaya tersebut.

Saat ini, buaya itu diikat dengan tali yang ditambatkan di sebatang pohon dihalaman Mapolsek Tojo, setelah berhasil ditangkap dengan cara dipancing memakai umpan seekor ayam mati yang diisi racu jenis potas.

Selama berada dalam pengawasan Polsek Tojo, buaya ini juga menjadi tontonan masyarakat sekitar yang terus mendatangi halaman Polsek.

Amir seorang warga desa mengatakan cukup senang dengan tertangkapnya buaya yang diklaimnya sebagai hewan yang bertanggung jawab atas insiden penyerangan terhadap salah satu anggota keluarganya tiga bulan silam.

Menurut warga, selain mengancam keselamatan warga, buaya juga kerap merugikan usaha ikan air tawar yang dipelihara warga di empang dekat sungai. Namun demikian sangat jarang buaya-buaya itu dapat ditangkap.***

Demam Berdarah Di Poso Menjurus Ke KLB

POSO: Penderita demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah meningkat tajam. Bahkan, wabah tersebut menjurus ke kasus luar biasa atau KLB.

Ini terlihat dari jumlah pasien DBD yang terus meningkat dari bulan ke bulan, tercatat pada pertengahan April ini sudah 20 orang penderita DBD yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Poso, pada bulan sebelumnya. Yakni Februari tercatat ada 7 pasien dan pada Maret ada 12 pasien DBD.

Kasus DBD di Poso tidak hanya menyerang balita dan anak-anak. Namun, juga banyak orang dewasa yang terjangkit dan dirawat di RSUD Poso.

Kata petugas medis RSUD Poso Yulianti pada Minggu (19/4), jumlah pasien DBD tersebut adalah yang tercatat dirawat di rumah sakit. Adapun, yang tidak sempat dirawat di rumah sakit kemungkinan jumlahnya lebih banyak.

Ia menyebutkan, dengan meningkatnya jumlah penderita DBD dalam tiga bulan terakhir ini berarti menunjukan jika wabah DBD di Poso telah menjurus ke KLB.

Jumlah penderita DBD ini telah dilaporkan RSUD Poso setiap bulannya ke Dinas Kesehatan Poso. Namun, sejauh ini, dinas terkait belum mengambil langkah fogging atau pengasapan untuk mencegah berkembangbiakan jentik-jentik nyamuk aedes aegypti yang merupakan penyebab utama DBD.***

Pro Kontra Pembangunan Kawasan Kota Mandiri Di Poso

POSO: Rencana Pemkab Poso yang akan mengembangkan beberapa wilayah di Kecamatan Lore menjadi kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) terus menuai pro kontra di masyarakat.

Meski sebelumnya Camat Lore Peore Ir.Hofni Kabo menepis adanya segelintir masyarakat yang menolak rencana tersebut yang ditandai dengan surat pernyataan warga Desa Watutawu yang bersedia mendukung dan menyerahkan lahannya untuk dijadikan kawasan pusat KTM seluas 150 hektar.

Namun kenyataannya bukti penolakan masyarakat tersebut kembali mengemuka dihadapan anggota Dewan Kabupaten Poso yang melakukan rapat dengar pendapat dengan masyarakat Lore.

Rupanya polemik masyarakat Lore soal rencana pembangunan KTM langsung ditanggapi serius Dekab Poso dengan menghadirkan seluruh komponen masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam hearing yang dipimpin langsung Ketua Dekab Poso S. Pelima, terungkap dua keinginan masyarakat yang bertolak belakang. Disatu sisi masyarakat yang menolak KTM, dan disisi lain masyarakat malah mendukung wilayahnya untuk dikembangkan menjadi kawasan KTM.

Ketua Majelis Hondo Adat Drs. Harry Kabi mengungkapkan, agar pemerintah jangan terkesan memaksakan KTM, karena warga belum pernah mengusulkan.

“Saya khawatir jika ini dipaksakan akan berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat antara yang pro dan kontra,” ujar Harry dihadapan 13 anggota dewan yang hadir sambil berharap agar pemerintah memperhatikan aspirasi masyarakat secara bottom up terlebih lagi dengan kondisi menjelang Pemilu saat ini.

“Selain itu APL (lahan) yang dikuasai masyarakat tinggal sedikit, malah didalamnya terdapat pula lahan HGU milik PT. Haspam yang masih kontroversi,” tambahnya.

Pernyataan Harry ini langsung ditanggapi Ketua Lembaga Adat Lore Peore Ir.Alfred Kabo. Ia justru balik menuding pernyataan Harry tidak representatif. “Bagi kami KTM ibarat berkah yang turun dari surga,” tandas Alfred.

Persoalannya kata dia, saat ini sebagian masyarakat Lore belum memiliki rumah yang representatif, karena dalam satu rumah terkadang tinggal 2 sampai 3 kepala keluarga.

“Melalui program KTM ini masyarakat juga akan diperbaiki rumahnya bahkan dalam kawasan KTM akan dibangunkan rumah layak huni bagi masyarakat, apa ini bukan merupakan berkah. Malah bagi kami KTM merupakan jembatan emas terwujudnya Kabupaten Konservasi,” timpalnya.

Ketidak hadiran pihak eksekutif dalam hearing tersebut juga disesalkan masyarakat Lore yang datang ke gedung wakil rakyat. Dengan begitu warga menilai bahwa Pemkab tidak serius dalam menuntaskan persoalan KTM.

“Harusnya eksekutif hadir menjelaskan kepada masyarakat soal ini. Kalau mereka tidak hadir berarti ada yang tidak beres dengan KTM ini,” kecam Ketua BPP Wuasa Gustaf Metusala.

Sementara Ketua Dekab Poso S. Pelima mengatakan, tujuan digelarnya hearing agar sebelum bersikap, dewan terlebih dahulu mengetahui persis persoalan KTM di tengah-tengah masyarakat.

Ngkay (sapaannya) juga mempertanyakan sikap Pemkab Poso yang tidak membahas persoalan KTM dengan melibatkan dewan sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menakertrans nomor 214 tahun 2007.

“Sampai hari ini secara kelembagaan dewan tidak pernah dilibatkan soal KTM, terlebih menyangkut master plannya yang harus disusun eksekutif dan diajukan ke dewan berdasarkan mekanisme aturan yang ada,” kritik Ngkay.

Sampai berakhirnya pertemuan, dewan belum menentukan sikap. Dewan masih akan menggelar hearing lanjutan dengan menghadirkan jajaran eksekutif Poso, Kadis Kehutanan Sulteng, BPN, Bapedalda dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulteng.***