Tak pernah ada kata terlambat untuk mencegah penyebarluasan HIV/Aids di Indonesia. Tak perlu pasang tameng moral di sekeliling data kasus yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Badan Kesehatan Dunia WHO bahkan sudah mengingatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan percepatan kasus paling tinggi di Asia. KBR68H ikut mendukung kampanye pencegahan penyebarluasan HIV/Aids di tanah air. Untuk ituKBR68H akan menyiarkan 4 (empat) feature radio dengan tema besar AIDS pada 17-20 Desember 2007.Di Jakarta, simak di FM 89.2 Radio Utankayu dalam program Sarapan Pagi, pukul 07.45-08.00 WIB. ++++++++++++++++++++++Senin, 17 Desember 2007 Jumlah anak dengan HIV/Aids dari tahun ke tahun diperkirakan meningkat tajam. Data Badan PBB urusan AIDS tahun 2007 menyebutkan, lebih dari 33 juta orang terinfeksi virus HIV. 2,5 juta diantaranya anak-anak di bawah usia 15 tahun.Bali adalah provinsi dengan jumlah kasus HIV/Aids ketiga terbanyak di Indonesia, setelah Jakarta dan Papua. Di sana ada 20 anak hidup dengan HIV positif. Jumlah ini mungkin terlihat sedikit, tapi kalau tak diterapi dengan tepat, maka umur mereka tak bakal panjang.
Reporter Radio Utankayu Sri Lestari mengajak Anda menengok cerita anak-anak dengan status HIV positif, tertular dari orangtua mereka.
Selasa, 18 Desember 2007
Stigma alias cap buruk terhadap Orang dengan HIV/Aids, ODHA, masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia, bahkan oleh petugas pelayanan kesehatan. Stigma berupa diskriminasi terhadap ODHA menjauhkan mereka dari lingkungan sosial, mengabaikan kebutuhan kesehatan mereka dan lain-lain. Tetapi di Bali, Yayasan Citra Ushada Indonesia punya cara tersendiri untuk mengikis stigma terhadap ODHA. Reporter Radio Utankayu Sri Lestari mengajak Anda melongok langkah yayasan ini mengikis diskriminasi terhadap ODHA, lewat taman bermain serta kelompok dampingan di Sebaga di Desa Goris, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.Rabu, 19 Desember 2007 Salah satu cara penularan virus HIV adalah lewat hubungan seksual yang tidak aman. AIDS tak lagi bisa dilihat semata-mata menyerang mereka yang beresiko seksual tinggi, karena penyakit ini sudah masuk ke rumah tangga. Kondom, jadi salah satu jalan untuk melindungi seseorang dari bahaya HIV/Aids. Meski sudah bertahun-tahun diperkenalkan di Indonesia, rupanya hingga kini kondom masih mengundang kontroversi. Pekan Kondom Nasional yang pertama kali dilansir di Indonesia sepekan pertama bulan Desember silam ikut kena batunya. Kontributor KBR68H Rasyid Ridho menulis laporan berikut, dibawakan Nita Roshita.
Kamis, 20 Desember 2007
Di Indonesia, jumlah Orang dengan HIV/Aids paling banyak ada di kelompok usia produktif, terutama remaja. Tapi kampanye bahaya Aids justru belum banyak menyentuh kelompok ini. Kini saatnya anak muda dilibatkan dan ikut berjuang melawan penyebarluasan HIV/Aids. Kontributor KBR68H Subandi Arya memotret sejumlah remaja yang secara aktif terlibat dalam kampanye melawan Aids. Ceritanya dibawakan Andre Nugroho. "kami adalah serigala yang berdansa di lantai durjana"
VOA, Palu, Sulawesi Tengah, Indikasi korupsi dana bantuan bagi koran konflik Poso di Sulawesi tengah mendorong wartawan-wartawan dari 15 media massa cetak dan elektronik di Poso dan Palu memulai investigasi mendalam terhadap potensi korupsi dan penyimpangan penggunaan milyaran dana bantuan untuk recovery dan penanggulangan kemiskinan Poso paska konflik.
25 wartawan dari 15 media massa cetak dan elektronik yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen Palu memulai upaya investigasi penelusuran tingkat keberhasilan penyaluran dana bantuan recovery dan penanggulangan kemiskian paska konflik Poso. Investigasi itu juga menargetkan untuk membuktikan indikasi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dan penyaluran dana bantuan senilai 58 milyar rupiah itu.
Program dana bantuan dan recovery dan penanggulangan kemiskinan paska konflik Poso itu merupakan program yang diluncurkan kementerian kesejahteraan sosial pada November 2006 untuk membantu perekonomian warga Poso yang terjebak dalam kemiskinan akibat konflik/bantuan itu dalam pengelolaan dan penyalurannya dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Poso.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen, Amran Amir, pada hari Jum’at 18 Januari 2008 mengungkapkan, kegiatan itu dilakukan sebagai fungsi kontrol untuk mengimbangi lemahnya pengawasan oleh institusi terkait dalam penyaluran dana bantuan recovery dan penanggulagan kemiskinan di Poso.
Amran Amir, mengatakan "Ini kami berharap dengan pengawasan oleh PERS di dana Recovery ini, dana recovery itu dapat disalurkan sesuai tepat sasaran dan pemulihan poso lebih cepat terjadi. Dan tidak ada kemungkinan terjadinya korupsi yang bakal menjadi pemicu baru bagi konflik baru"
Amran menambahkan, dari investigasi wartawan di Poso dan di Palu, diharapkan dapat memonitor tingkat efektifitas dari penanggulangan dana 58 milyar rupiah yang diperuntukan bagi penanggulangan kemiskinan paska konflik Poso.
Ditempat terpisah, Subandy Arya, Jurnalis Metro TV di Kabupaten Poso, mengatakan, investigasi dana recovery 58 milyar sebagai sesuatu yang penting untuk menyingkapi ketidakpuasan masyararakat dari penyaluran bantuan yang tidak merata, yang rawan menimbulkan potensi konflik ditengah-tengah masyarakat.
Subandi Arya mengatakan, "Dilapangan warga korban Konflik itu, mendapat dana bantuan bervariasi antara tiga ratus ribu sampai lima ratus ribu. Bagi warga dana sekecil itu untuk melakukan pemulihan ekonomi, apa yang bisa mereka lakukan dengan dana sekecil itu kecuali untuk kebutuhan satu dua hari saja"
Sumardi, auditor keuangan pada sebuah lembaga pemerintah di Sulawesi Tengah berpendapat, kecenderungan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana bantuan itu sangat berpotensi terjadi sebagai akibat tindakan pengelembungan pengadaan barang dan jasa maupun duplikasi anggaran.
Sumardi mengatakan, "Polanya, polanya itu ya, intinya adalah memark up sebuah harga kan, memark up suatu harga, atau kalau nggak gitu kualitasnya diturunkan karena sudah banyak potongan-potongan"
Sumardi menambahkan upaya investigasi wartawan itu sebagai hal penting untuk memastikan pencapaian dari target penyaluran bantuan yang diharapkan dapat mempercepat pemulihan di Poso. Saudara, data resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, Sulawesi tengah menyebutkan sepanjang tahun 2006 hingga 2007 dana bantuan yang mengalir ke Kabupaten Poso mencapai 114 Milyar rupiah. Dana itu diperuntukan bagi pemulihan ekonomi dan pembangunan rumah tinggal, pengembalian hak keperdataan dan pembangunan pertanian, yang masih dilakukan hingga saat ini. Kegiatan itu dimaksudkan untuk mendukung pemulihan Kabupaten Poso seteelah publih dari konflik. Dikutip dari: Reportase Yoanes Litha, Wartawan Voice of Amerika (VOA), Palu, Sulawesi Tengah, 18 Januari 2008
Foto : Megalit salah satu peninggalan sejarah yang terdapat di Poso
POSO: Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai daerah tujuan wisata, memang diakui belum setenar provinsi tetangganya, yaitu Sulawesi Utara dan Selatan. Meskipun letak geografisnya berada di antara kedua daerah tujuan wisata andalan nasional itu, Sulawesi Tengah sebenarnya menempati posisi penunjang (komplimen) dalam konteks jaringan pariwisata seluruh Sulawesi.Kini dengan selesainya jalan Trans Sulawesi, pusat pengembangan pariwisata akan lebih terarah pada kawasan wisata Taman Nasional Lore Lindu dan Danau Poso. Kedua produk unggulan ini diperkirakan mampu mengangkat kepariwisataan Sulawesi Tengah, serta menjadi faktor pendukung bagi obyek wisata bahari Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara atau obyek wisata budaya Tana Toraja di Sulawesi Selatan.Jika mengarah pada Danau Poso, anda akan bertrekking menembus hutan primer menyeberangi padang rumput di Lembah Sabana Bada Besoa Napu merupakan atraksi khusus bagi anda yang ingin melanjutkan penelusuran ke Danau Poso, dengan hawa sejuknya itu. Air danau mengalami pasang surut seperti air laut, sehingga pasir putih di tepi danau akan tenggelam saat pasang tiba. Pada bulan Juli - Desember air danau akan surut dan menjadi tempat rekreasi yang ramai dikunjungi untuk berenang dan berjemur.Danau seluas 32.000 ha ini mempunyai banyak objek wisata menarik di seputarnya. Air terjun Tumonda di desa Tonusu dan gua Pamona yang menyimpan ratusan kerangka manusia purba adalah atraksi yang lain.***
Upaya mengembalikan Poso menjadi daerah yang aman, damai terus dilakukan pemerintah pusat dan daerah, termasuk masyarakat. Sehingga, Pemda Poso baru-baru ini menyarankan kepada media massa, lembaga sosial untuk tidak menyebut Poso sebagai daerah bekas konflik dalam setaip laporannya. Semoga Puing-Puing seperti foto diatas tidak akan pernah ada lagi di Poso. Damai Poso Sepanjang Massa.***
POSO: Menjelang Ujian Nasional atau UN SLTP, ratusan siswa peserta UN di Poso, menggelar doa bersama yang dirangkaidengan meminta maaf kepada dewan guru agar diberi kemudahan saat mengikuti UN nanti.
Doa bersama yang dipimpin kepala sekolah SLTP 2 Poso, Harun ini berlangsung Sabtu dihalaman SLTP 2 Poso. Doa bersama berjalan dengan khidmat, para siswa dengan khusyu memejamkan matanya. Bahkan ada yang menangis tersedu-sedu sambil ber-doa agar diberi kemudahan mengikuti UN yang dimulai hari Senin.
Usai berdoa, seluruh siswa berjabat tangan dengan para dewan guru sebagai ungkapan memohon maaf atsa kesalahannya selama mengikuti pendidikan di sekolah.
Menurut kepala sekolah SLTP 2 Harun, doa bersama tersebut rutin dilakukan setiap tahunnya meski dengan cara dan agenda yang berbeda, dengan doa bersama ini pihak sekolah berharap para anak didiknya dapat diberikan kemudahan dalam melaksanakan ujian.***
Bukanlah suatu kebetulan jika dalam era liberalisasi politik menuju era demokrasi menyuusul era reformasi hingga saat ini, pembiaraan tentang bentuk pemerintahan juga menjadi marak dan menarik. Saat ini kesempatan bagi perubahan dimana berbagai tatanan politik nasional sedang dikaji ulang sebagai suatu bangasa untuk memasuki era baru.
Oleh karena itu, pembahasan mengenai bentuk negara ini tetap merupakan hal yang menantang secara akademik, sekaligus mencoba meneropong masa depan sistem politik Indonesia. Untuk pembicaan visioner Indonesia kedepan, wacana federalisme merupakan hal yang sangat mungkin terjadi. Tinggal bagaimana wacana ini bisa tetap mengalir dan menjadi wacana publik. Untuk itu, perlu kiranya ditelaah lebih dalam mengenai federalisme bagi Indonesia.
Dasar Teori
Pembahasan konsep tentang sistem pemerintahan memiliki kaitan dengan beberapa teori lain yaitu pembagian kekuasaan, bentuk negara serta sistem atau model pemerintahan itu sendiri. Menurut Miriam Budiardjo, pembagian kekuasaan dapat dibagi dengan dua cara yaitu: secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya; dan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya.
Dari konsep tersebut terdapat dua pembasahan yaitu pertama secara vertikal pembagian kekuasaan mengarah kepada bentuk sebuah negara apakah berbentuk Konfederasi, Negara Kesatuan, atau Negara Federal. Dalam hal ini terdapat beberapa tingkat pemerintahan yang dalam istilah Mirioam Budiardjo pembagian kekuasaan secara teritorial. Pembahasan kedua secara horizontal mengarah kepada pembedaan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif atau dapat disebut trias politica (division of powers).
Secara vertikal, bentuk negara kesatuan memperlihatkan terdapatnya wewenang legislatif tertinggi dipusatkan di satu badan legislatif nasional. Sementara itu kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat dengan kewenangan memberikan sebagian kekuasaannya kepada daerah sesuai hak otonomi yang dimiliki daerah tersebut. Sehingga hakekat atau prinsip negara kesatuan adalah kedaulatan tidak terbagi. Seorang ahli hukum C.F. Strong menyatakan bahwa dalam negara kesatuan terdapat dua ciri mutlak yaitu: (1) adanya supremasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Pusat dan (2) tidak adanya badan-badan lainnya yang berdaulat.
Negara kesatuan, asumsi dasarnya berbeda secara diametrik dari negara federal. Formasi negara kesatuan di deklarasikan saat kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan mengklaim seleruh wilayahnya sebagai bagian dari satu negara. Tidak ada kesepakaan para penguasa derah, apalagi negar-negara. Karena diasumsikan bahwa semua wilayah yang termasuk didalamnya bukanlah bagian-bagian wilayah yang bersifat independen.
Negara federal berangkat dari satu asumsi dasar bahwa ia dibentuk oleh sejumlah negara atau wilayah yang independen, yang sejak awal memiliki kedaulatan atau semacam kedaulatan pada dirinya masing-masing. Negara-negara atau wilayah-wilayah itu yang kemudian bersepakat membentuk sebuah federal. Negara dan wilayah pendiri federal itu kemudian berganti status menjadi negara bagian atau wilayah administrasi dengan nama tertentu dalam lingkungan federal.
Dengan kata lain, negara atau wilayah yang menjadi anggota federasi itulah yang pada dasarnya memiliki semua kekuasaan yang kemudian diserahkan sebagian kepada pemerintahan federal. Biasanya, pemerintahan federal diberikan kekuasaan penuh dibidang moneter, pertahanan, peradilan dan hubungan luar negeri. Kekuasaan lainnya cenderung tetap dipertahankan oleh negara bagian atau wilayah adminstrasi. Kekuasaan negara bagian biasanya sangat menonjol dalam urusan domestik, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan keamanan masyarakat (kepolisian). Ringkasnya, pembentukan suatu negara federasi melalui dua tahap, yaitu tahap pengakuan atas keberadaan negara dan wilayah independen dan tahap kedua adalah kesepakatan mereka membentuk negera federal ini bisa dilihat dalam sistem federalisme di Amerika Serikat dan Malaysia.
Menurut WC Wheare dalam bukunya Federal Government, prinsip federal ialah bahwa kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam bidang-bidang tertentu adalah bebas satu sama lain. Misalnya dlalam soal hbungan luar negeri dan soal mencetak uang, pemerintah federal sama sekali bebas dai campur tangan dari pemerintah negara bagian; sedangkan dalam soal kebudayaan, kesehatan dan sebagainya pemerintah negara bagian biasanya bebas dengan tidak ada campur tangan dari pemerintah federal.
Untuk membentuk suatu negara federal menurut DF Strong diperlukan dua syarat: Pertama, adanya perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi itu, dan kedua, adanya keinginan pada kesatuan-kesatuan politik yang heendak mengadakan federasi untuk mengadakan ikatan terbatas, oleh karena apabila kesatuan politik itu menghendaki persatuan sepenuhnya, maka bukan federasi yang akan dibentuk, melainkan negara kesatuan.
Mengenai perbedaan antara federasi dengan negara kesatuan, Kranenburg mengemukakan dua kriteria berdasarkan hukum positif, yakni Pertama, negara bagian sesuatu federasi memiliki wewenang membentuk UUD sendiri serta wewenang mengatur bentuk organisasi sendiri dalam rangka dan batas-batas konstitusi federal, sedangkan dalam negara kesatuan pemerinath derah secaa garis besarnya telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pusat. Kedua, dalam negara federal, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu per satu dalam konstitusi federal, sedangkan dalam negara kesatuan wewenang pembentukan UU pusat ditetapkan dalam suatu rumusan umum dan wewenang pembentukan undang-undang rendahan (lokal) tergantung pada badan pembentukan undang-undang pusat itu.
Dalam negara serikat, tidak semua kekuasaan pemerintahan diserahkan kepada daerah. Soal hubungan luar negeri, diplomasi, keuangan, pertahanan dan peradilan tetap diatur secara nasional. Sedangkan perhubungan, pendidikan dan lain-lainnya bisa saja diserahkan kepada daerah. Bahkan mungkin bisa lebih cepat terlaksana bila diurus dearah daripada pusat.
Permasalahan
Dari penjelasan diatas, lantas apakah bentuk pemerintahan federal ini tepat bagi Indonesia? Bagaimanakah dinamika bentuk negara ini dalam tinjauan historis Indonesia? Apa saja keuntungan yang dapat diperoleh oleh Indonesia bila menerapkan bentuk pemerintahan federal? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan coba dijelaskan dalam makalah ini.
Pembahasan
Bentuk kesatuan sebagai warisan Hindia Belanda
Bentuk pemerintahan dari suatu negara sangat dipengaruhi oleh latar belakang sejarah pembentukan negara itu, atau lebih spesifik lagi oleh kesepakatan dari para pendiri negara tersebut. Di Indonesia, bentuk negara yang dipilih sangat ditentukan oleh bentuk negara yang dipakai oleh Hindia Belanda, yang saat itu menjajah Indonesia.
Pemerintahan Hindia Belanda di wilayah Nusantara menemukan bentuknya yang bersifat sentralistis sejak tahun 1905. Bentuk pemerintahan ini telah secara final mematikan independensi daerah-daerah, baik dalam konteks kehadiran raja-raja lokal yang sangat tergantung kepada pemerintahan Belanda, mulai dari gaji yang mereka terima sampai kepada keputusan yang mereka ambil maupun dalam konteks administrasi pemerintahan mereka. Format ini yang terpelihara hingga Indonesia memproklamasikan kemerdekaan.
Setelah era kemerdekaan, Indonesia pernah mengalami perubahan bentuk pemerintahan menjadi negara serikat (federal). Melalui hasil perjanjian dengan pemerintah Belanda, menghasilkan pembentukan negara RIS pada tanggal 27 Desember 1949 yang terdiri dari 16 daerah bagian, yaitu tujuh negara bagian (Negara Republik Indonesia (Yogya), Indonesia Timur, Pasundan, Jawa Timur, Madura, Sumatera Timur dan Sumatera Selatan dan sembilan satuan kenegaraan yang berdiri sendiri, yaitu Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau , Kalimatan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, kalimantan Tenggara dan Kalimantan Timur.
Namun RIS ini tidak bertahan lama, karena pada tanggal 17 Agustus 1950, melalui usaha para pemimpin bangsa, seperti Mosi Integral Natsir, maka Indonesia kembali ke bentuk semula, negara kesatuan. Bentuk kesatuan ini kemudian tetap dipertahankan baik di era Soekarno, Orde Baru hingga saat ini.
Dalam perjalanannya, proyek negara kesatuan ternyata mengalami berbagai distorsi. Negara kesatuan cenderung ditafsirkan identik dengan sentralisasi kekuasaan dan belakangan bahkan diberi warna uniformitas struktur pemerintahan. Kedua hal inilah yang kemudian menimbulkan berbagai masalah dalam hubungan pusat dan daerah. Otonomi daerah dikebiri danri waktu ke waktu, menimbulkan keyakinan baru bagi masyarakat didaerah bahwa pusat bukan hanya mengeksploitir mereka, tetapi juga mengambil hak mereka untuk mendapat pelayanan yang baik oleh sebuah pemerintahan yang baik. Kondisi ini berlangsung sangat lama, sehingga menimbulkan berbagai ketidakpuasan. Pada puncaknya, muncul gagasan untuk kembali ke bentuk pemerintahan federal.
Sebenanarnya, sudah beberapa kali diususn UU Pokok Pemerintahan Daerah yang menjanjikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, namun sudah lebih setengah abad dalam praktiknya tetap merupakan kata-kata yang indah belaka tanpa wujud yang nyata. Lama kelamaan hal ini menimbulkan rasa tidak puas di daerah terutama daerah yang kaya dengan sumber daya alam, namun tetap miskin.
Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya, dalam UU no.3/1950, ada 13 urusan diberikan pemerintah pusat kepada daerah, yang mana DIY berhak mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Ini diperluas lagi dengan UU No. 19/1950, dimana berkembang menjadi limabelas urusan. Termasuk diantaranya urusan Pemerintahan Umum, Pemerntahah Daerah, Kehubutan, Pengairan, Pertanian, Perdagangan Umum, Distribusi Bahan Makanan, Agraria bahkan juga Lalu Lintas.
Namun di Indonesia, urusan-urusan yang seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada daerah untuk mengaturnya, dalam setiap UU pembentukan propinsi tidak pernah betul-betul dilaksanakan.
Gagasan Federal: Antara Ilmiah dan luapan emosi
Gagasan federal bagi nation kita bukan sesuatu yang asing. Sejak dini berakar pada pandangan Moh Hatta yang antara lain termanifestasi dalam Deklarasi PNI-Baru 1932 yang mendesakkan cita-cita otonomi (badan-badan daerah) “yang sempurna dan hidup” (hidup=dinamis) bagi Indonesia Merdeka kelak..
Saat ini gagasan negara serikat dipicu oleh realitas sentralisasi pemerintahan yang dianggap berlebihan; juga mengenai hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang kurang adil, seperti soal presentase yang merugikan daerah.
Hasil daerah diserap oleh pusat dari daerah yang kaya, sementara di daerah tersebut pembangunan tidak begitu terasa. Hasilnya besar, tetapi daerahnya miskin. Jadi, salah satu motivasi isu federal ialah oleh karena pembagian keuangan yang tidak memadai persentasenya.
Jika tidak diselesaikan dengan bijaksana, maka tidak tertutup kemungkinan akan timbul gejolak dari daerah-daerah. Hal ini sebenarnya telah terjadi didaerah-daerah seperti NAD, Papua dan dibeberapa tempat lain.
Alasan tidak tepatnya bentuk negara federal karena kemampuan daerah sehubungan dengan SDM yang kuarang sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Dengan kemajuan bidang pendidikan yang ditunjang oleh universitas disetiap propinsi, bahkan ada yang lebih. Ditambah dengan pembangaunan ekonomi dan industri, sehingga daerah memilki cukup tenaga ahli yang mampu mengatur dan mengurus kesejahteraan rakyat daerahnya.
Perubahan bangun negara atau ikatan kenegaraan dari negara kesatuan menjadi negara serikat, tentu saja harus dengan syarat bahwa proses pembangunan bangsa (nation-building) dianggap sudah selesai. Setaip usaha atau gerakan yang bertujuan memecah kesatuan dan persatuan bangsa harus ditumpas. Faktor integrasi bangsa harus terus dibina dan dikembangkan. Sebenarnya prakondisi untuk negara federal yakni nation building dalam perasaan satu bangsa, sudah berakar di hati sanubari tiap rakyat Indonesia.
Dengan federalisme, daerah yang kaya akan sangat berpeluang memperoleh manfaat dari federalisme, sementara yang miskin akan tetap dibantu dengan kewenangan pusat untuk mengembangkan kebijakan ekonomi dan keuangan yang bersifat subsidi silang.
Bentuk negara federal adalah sistem yang sungguh amat ampuh untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena KKN yang begitu raksasa selama orde baru justru dimungkinkan oleh stentralisme negara kesatuan menurut Batang Tubuh UUD 1945 yang selain amat sentralistis dan state-oriented (orientasi ke akumulasi kekuasaan), begitu longgar dan lentur, sehingga penguasa sapa pun selalu mudah menggunakannya untuk secara akseleratif dan akumulatif menghimpun kekuasaan tunggal di tangannya, bahkan dengan enaknya mendapat hak-hak prerogatif dan hak-hak istimewa mirip Exorbitante Rechten gaya para gubernur jenderal Hindia Belanda dan Gunseikan Pemerintah Militer Jepang dulu.
Negara republik Indonesia serikat yang akan datang harus disusun sedemikian rupa, sehingga: Keluar terhadap dunia internasional merupakan negara yang satu tunggal dan integral. Keluar dikembangkan kebhinekaan dalam wujud-wujud otonomi yang seluas-luasnya atau sempurna, yang sesuaikan dengan dinamika kehidupan seluruh nasional maupun daerah-daerah bagiannya yang bhineka dalam bidang politk, ekonomi, sosial dan budaya.
Meskipun demikian, pembicaraan tentang federalisme bukan tanpa penolakan. Karena dari segi peristilahan, ada hal yang kurang menguntungkan. Istilah “negara kesatuan” diartikan bahwa jika diganti dengan “negara serikat”, maka “kesatuan” akan hilang. Padahal negara serikat tidak apriori menghilangkan persatuan dan kesatuan. Wadahnya tetap negara Republik Indonesia, baik bagi negara kesatuan maupun bagi negara serikat.
Selain itu, stigma bahwa dengan federalisme maka Republik Indonesia akan terpecah belah. Meskipun jika ditelaah lebih jauh, negara federal tidak identik dengan anti persatuan dan kesatuan bangsa. Slogan “bersatu kita teguh bercerai kita runtuh” berlaku baik negara fedral maupun negara kestuan.
Kesimpulan
Telaah mengenai federasi, secara akademik tetaplah hal yang mungkin, bahkan lebih baik untuk sistem pemerintahan Indonesia. Namun hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa jaman kolonial yang telah memberikan contoh penerapan sistem negara kesatuan yang kemudian mengilhami pendiri bangsa untuk mengadopsinya. Selanjutnya, stigma yang berkembang juga tidak menguntungkan bagi wacana federalisme untuk berkembang karena federalisme dianggap memecah belah bangsa, seperti halnya usaha yang dilakukan belanda pada tahun 1949.
Meskipun demikian, argumen ilmiah tentang bentuk negara federal bagi Indonesia tetap mendapat tempat. Bahkan dalam beberapa kalangan terus disambut baik.
Federalisme memiliki konsep dasar yang berbeda dengan kesatuan. Pada federalisme, kedaulatan berada pada wilayah/daerah yang kemudian sebagiannya diserahkan ke pemerintah federal/pusat. Dengan paradigma ini, maka pembangunan akan bisa lebih diutamakan pada daerah. Tidak terpusat pada ibu kota.
Demikianlah, wacana ilmiah tentang federalisme ini harus terus digemakan, agar pada saatnya kelak ketika sistem negara federal diujicobakan bagi Indonesia, tidak banyak kendala-kendala psikologis yang dihadapi, ketimbang teknis aplikatif. Wallahu’alam
Daftar Pustaka
Andi A. Mallarangeng & M. Ryaas Rasyid, Otonomi dan Federalisme, dalam Federalisme Untuk Indonesia, (Jakarta: Kompas 1999)
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1992)
C.F. Strong, Modern Policical Constitutions, London, Sidgwick & Jackson, 1963, dalam Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1992)
Harun Alrasyid, Federalisme Mungkinkah bagi Indonesia, dalam Federalisme Untuk Indonesia, (Jakarta: Kompas 1999)
YB. Mangunwijaya, Menyelamatkan Ketunggalan Republik, dalam Federalisme Untuk Indonesia, (Jakarta: Kompas 1999)
[1] Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 138.
C.F. Strong, Modern Policical Constitutions, London, Sidgwick & Jackson, 1963, dalam Miriam Budiardjo, Ibid, hal. 141.
Andi A. Mallarangeng & M. Ryaas Rasyid, Otonomi dan Federalisme, dalam Federalisme Untuk Indonesia, (Jakarta: Kompas 1999), hal.18
C.F. Strong, op cit. hal. 141
Andi A. Mallarangeng & M. Ryaas Rasyid, op cit. hal.15
Andi A. Mallarangeng & M. Ryaas Rasyid, op cit. hal.17
Ibid, hal.17-18
Harun Alrasyid, Federalisme Mungkinkah bagi Indonesia, dalam Federalisme Untuk Indonesia, (Jakarta: Kompas 1999), hal.5-6.
Andi A. Mallarangeng & M. Ryaas Rasyid, op cit. hal.21
ibid, hal.26
YB. Mangunwijaya, Menyelamatkan Ketunggalan Republik, dalam Federalisme Untuk Indonesia, (Jakarta: Kompas 1999), hal.34
Hari terakhir pelaksanaan Ujian Nasional atau UN Jumat (24/4), membuat siswa di sejumlah sekolah SMU di Poso, Sulawesi Tengah berdebar-debar, mereka berharap cemas lulus UN yang akan diumumkan pada bulan Mei mendatang setelah mengikuti kembali ujian daerah yang akan di gelar awal bulan Mei ini.
Dalam pelaksaan UN yang berlangsung sejak Senin lalu. Sejumlah siswa mengaku menemukan sejumlah kesalahan dalam soal-soal yang di ujikan. Seperti, pada soal ujian pelajaran ekonomi yang terdapat kesalahan yakni padanomor 25 dan 26 tidakada isi soalnya. Sejumlah siswa telah melaporkan kekeliruan tersebut dalam berita acara sambil berharap tidak akan mengurangi nilai mereka dalam hasil UN.***
